Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperkotaan, memiliki rumah hanyalah mimpi. Harganya kian melejit, fasilitas pembiayaan sulit didapat.


Program rusunami yang sebelumnya diyakini pemerintah bakal menutupi kekurangan pasokan hunian (backlog) hanya sebatas wacana. Rusunami ditengah kota nyatanya kurang berjalan dengan baik.

Lalu apa masalahnya? “Stok lahan terbatas, serta harga tanah yang sudah tinggi adalah masalah paling kompleks bagi Pemerintah menyediakan rumah bagi MBR,” ungkap Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera.

Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga rumah yang makin tak terkendali jadi salah satu kendalanya.

“Untuk memenuhi kebutuhan hunian, kami butuh dukungan pendanaan bantuan dan kemudahan pembiayaan dari APBN,” terangkan Sri.

Untuk itu lanjut Sri, Pemerintah meluncurkan program pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan besar pendapatan. Untuk golongan MBR, pihaknya menyediakan KPR bersubsidi dengan bunga rendah.

“Kami juga memberikan fasilitas kemudahan pembiayaan berupa besaran uang muka, suku bunga, asuransi dan tenor pembiayaan,” kupas Sri.

Bagi masyarakat menengah bawah, pihaknya juga menerapkan suku bunga KPR Sejahtera susun 7,25% dan fixed rate selama jangka waktu KPA maksimal 20 tahun atau 30 tahun.

Agar program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR diperkotaan berjalan dengan baik, Pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan berupa pendanaan jangka panjang yang efisien dan berkelanjutan.

iyuza